Jasa Konsultan Pajak Diskon 50%

PPN, singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai, merupakan pungutan yang dikenakan pada transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tarif PPN saat ini adalah sebesar 11%.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah bentuk pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, non-pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan pihak lain yang serupa

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dikenakan pada badan usaha tertentu, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, yang terlibat dalam kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor. PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan terkait dengan kegiatan perdagangan barang.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, kecuali yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Biasanya, PPh 23 diterapkan saat terdapat transaksi antara dua pihak. PPh 23 dipotong sebesar persentase tertentu dari jumlah bruto nilai transaksi, dan pembuatan bukti potong PPh 23 dapat dilakukan melalui aplikasi yang disediakan.

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh 24) adalah ketentuan yang mengatur hak wajib pajak untuk menggunakan kredit pajak dari luar negeri guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuan dari pembayaran angsuran ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat bahwa pajak yang harus dibayarkan secara keseluruhan dalam satu tahun dapat diangsur sepanjang waktu.

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak non-residen dari Indonesia, kecuali jika terkait dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) merujuk pada Pajak Penghasilan Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. PPh 29 merupakan selisih antara jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh 15) adalah salah satu bentuk pengenaan pajak atau pungutan pajak yang berlaku bagi industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh 4 ayat 2), yang juga dikenal sebagai PPh final, merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi atas sejumlah jenis penghasilan yang diterima oleh mereka, di mana pemotongan pajaknya bersifat final.

Surat Pemberitahuan merupakan dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak (tahunan)

SPT Tahunan Badan adalah dokumen yang berisi bukti pembayaran pajak tahunan yang telah disetor oleh Wajib Pajak Badan. Bukti penyetoran pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.